GROBOGAN-JATENG
Praktik politik uang, tampaknya, tak hanya lekat saat pemilhhan umun (pemilu). Bukinya, pemilihan kepala setingkat RT dan RW di Desa kramat, kecamatan penawangan, syarat isu politik uang. Bahkan untuk mejadi ketua RT di sana, calon menghabiskan uang hingga puluhan juta rupiah.
Menurut Widjojo, tokoh masyarakat setempat, untuk menjadi ketua RT didesanya itu, calon harus berkantung tebal. “untuk pemilihan RT beberapa bulan yang lalu, ada calon yang mengaku habis hingga Rp.20 juta,” terangnya. Dikatakan, itu dilakukan bukan tanpa alasan. Menurut dia, ketua RT didesa Kramat mendapatkan hak istimewa dalam proses lelang banda desa. “setiap ketua RT berhak mengelola sekitar 1/3 hektare tanah banda desa. Sepertinya, iming-iming itu melatarbelakangi warga yang bereuit untuk menjadi ketua RT,” ujarnya. Adanya hak mengelola tanah banda Desa di Desa kramat tak dibantah kepala desa (Kades) setempat. Menurut kades kramat Riayadi, 18RT dikramat memang berhak mengelola tanah banda desa. Jika dihitung, dari pengelolaan tanah tersebut, setiap ketua RT memperoleh sekitar Rp.4-5 juta per tahun. “sesuai dengan Perda, ketua RT menjabat selama 3 tahun dan dapat diperpanjang hingga dua kali periode atau 6 tahun,” jelasnya.
Disebutkan, desa kramat memiliki 36 hektare tanah banda desa. Kebetulan, tanah tersebut masuk kategori tanah irigasi teknis. “Lelang seluruh tanah banda desa bisa menghasilkan sekitar Rp.360 juta per tahun,” paparnya.
Namun, kades menyangkal keras isu bahwa untuk menjadi ketua RT,
Calon harus berkantong tebal. Dia mengatakan, ketua RT dipilih dengan jujur dan adil oleh warga di setiap RT. Jadi tak benar jika untuk menjadi ketua RT yang menghabiskan uang hinga puluhan juta tersebut membuat wakil bupati Grobogan Icek Baskoro prihatin. ketika dikonfirmasi, Icek menyatakan mendengar kabar serupa. “jadi, seharusnya, semua jangan dinilai dengan uang dan uang. Kalau pemilihan RT saja calon harus mengeluarkan uang hinga puluhan juta, sungguh sangat disayangkan, ujarnya,” Red.